Panitia Seleksi Pimpinan KPK hari ini akan melakukan tes wawancara untuk audisi tahap selanjutnya para calon pimpinan komisi. Setiap calon akan diwawancarai selama satu jam. Selain itu, hasil rekam jejak ICW dan MAKI akan diikutsertakan dalam materi wawancara.

Politisi Golkar, PDIP, Hanura, dan PPP menolak KPK memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang berdasarkan LHA PPATK. Sikap para politisi ini pun dipertanyakan

ICW dan MAPPI sudah menyampaikan hasil investigasi mereka kepada Pansel Pimpinan KPK. Namun temuan itu tidak akan diklarifikasi secara terbuka oleh Pansel kepada calon pimpinan KPK.

Bambang Soesatyo menolak kalau KPK memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang dan PPATK memiliki hak menyidik. Anggota Fraksi Partai Golkar ini beralasan tidak ingin ada penyalahgunaan kekuasaan dalam RUU TPPU ini.

Fraksi Hanura menolak disebut melemahkan KPK dalam RUU TPPU. Tindakan menolak KPK memiliki kewenangan memeriksa pidana pencucian uang diklaim justru memperkuat RUU TPPU

4 Fraksi di DPR dinilai hendak melemahkan KPK dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dilakukan dengan menolak kewenangan KPK untuk memeriksa LHA PPATK.

Pemberian remisi bagi koruptor mengundang reaksi keras publik. Keadilan masyarakat terciderai. Atas alasan itu, pemerintah diminta merevisi PP No 28/2006 yang melandasi pemberian remisi itu.

Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebut Aulia Pohan bukan koruptor menuai kritik pedas. Marzuki, yang juga politisi Demokrat hanya mencari perhatian dari SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD).

DPR dinilai masih bersikap pro koruptor dalam RUU TPPU. Buktinya kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana pencucian uang sangat terbatas.

ICW, LBH Jakarta dan Kontras menilai polisi tidak serius menangani kasus penyerangan aktivis ICW Tama S Langkun dan pelemparan bom molotov di Kantor Tempo. Koalisi 3 organisasi ini mendesak Polri segera menuntaskan kasus ini.