Tak kurang dari 66 triliun petani berinvestasi dalam bentuk saprotan dan tenaga kerja. Sementara bantuan kredit di sektor pertanian pangan masih rendah. Hanya 5%. Jadi apa peran pemerintah. Realisasi KUR yang hanya 6.1 triliun banyak "mbleset".

Para aktivis 98 akhirnya mendaftarkan uji materi atau judicial review UU No 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar Pahlawan dan Tanda Jasa. Hal ini untuk menjegal Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.

PKS secara institusi tidak pernah mendukung mendiang Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional. PKS menyerahkan proses tersebut kepada Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menegaskan dirinya tidak bisa didorong oleh siapa pun untuk menggolkan pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto. Usulan gelar pahlawan untuk Soeharto murni dari bawah.

Kementerian Sosial (Kemensos) meminta agar pembahasan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto tak dipersoalkan. Tidak ada niatan apa pun terkait wacana itu.

Mantan Presiden RI (Alm) Soeharto dinilai tidak layak mendapat gelar tersebut. Di Facebook pun muncul grup yang menolak pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) terang-terangan menolak pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Menurut HMI penokohan Soeharto itu akan membawa dampak buruk.

Eksponen 98 akan mengajukan judicial review terhadap UU No 29/2009 mengenai pemberian gelar pahlawan dan tanda jasa. Organisasi itu menilai banyak pasal di UU itu menyimpang sehingga bisa ada usulan Soeharto sebagai pahlawan.

Kontroversi tentang pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto dan Gus Dur mengemuka ketika Dewan Gelar tengah menggodok 10 calon pahlawan. Dewan berjanji akan bersikap independen dalam memutuskan sikap.

Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa hingga kini masih menggodok 10 nama calon pahlawan nasional. Namun, minggu depan diharapkan keputusan sudah bisa diambil.