Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pasokan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri seperti PLN yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan rekening-rekening liar di pemerintah. Kali ini nilainya ditaksir Rp 10,963 triliun, US$ 113,2 juta (Rp 1,052 triliun) dan AUD 1,62 juta (atau sekitar Rp 12,150 miliar)

Penyelesaian masalah tunggakan royalti batubara yang dilakukan oleh 6 perusahaan kontraktor batubara kepada negara harus mengacu kepada kontrak yang ada.

Kideco menjadi satu-satunya perusahaan batubara yang sudah membayar jaminan terkait kisruh soal royalti batubara. Perusahaan tersebut telah membayar jaminan Rp 110 miliar.

Realisasi belanja Departemen Keuangan masih rendah. Hingga 31 Agustus 2008 anggaran Depkeu didominasi oleh belanja pegawai sebesar 60,85%.

Ditjen Postel mengatakan tak ada lagi alasan bagi para pemohon untuk tidak mengurus secara langsung Izin Stasiun Radio mereka. "Jangan Pakai Calo!" ujarnya.

Tambahan asumsi lifting minyak sebesar 10 ribu bph pada APBNP 2009 membuat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpotensi naik Rp 3,5 triliun. Tambahan PNBP ini berasal dari PNBP minyak.

Pemerintah harus menetapkan batas waktu pembayaran tunggakan royalti batubara sebesar Rp 7 triliun. Tindakan ini perlu dilakukan sehingga tunggakan tersebut segera dibayarkan.

Tahun 2007, sektor tambang mengalami booming harga, namun penerimaan negara justru menurun, BPK pun jadi curiga.

KPK akan mengkaji lebih dalam masalah tunggakan royalti perusahaan batubara. Selain mencermati pengusaha, KPK juga akan memeriksa apakah ada indikasi korupsi di Departemen ESDM.