Irman Gusman, Emma Yohanna, Riza Falepi, dan Alirman Sori dipastikan menjadi wakil Sumatera Barat (Sumbar) di senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014. Mereka berhasil meraih suara 4 terbesar.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita mengaku ragu dengan kualitas anggota DPR yang bakal terpilih dalam Pemilu Legislatif 2009. Menurutnya, banyak tokoh besar dikalahkan oleh caleg dari selebritis seperti pelawak.

Banyak saksi dari parpol dan DPD yang absen saat dilangsungkannya rapat pleno perhitungan suara terakhir di KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Rabu (22/4/2009).

Rapat pleno KPU Jabar sudah dimulau pukul 10.00 WIB, Rabu (22/4/2009). Namun sebagian saksi parpol belum datang. Dari 38 parpol, baru 22 parpol yang mengirimkan saksinya. Tak hanya itu, saksi DPD pun ada 11 orang dari 26 calon anggota DPD.

Meskipun beberapa KPUD Kota dan Kabupaten di Sumatra Selatan belum menyelesaikan rekapitulasi suara, KPUD Sumsel tetap melakukan rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI, DPD-RI dan DPRD Provinsi. Sesuai jadwal, penghitungan dilakukan 21-24 April.

Sampai saat ini teka-teki calon pendamping SBY masih saja gelap. Berbagai spekulasi terus bermunculan. Setelah Sri Mulyani, Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, muncul nama baru yang dianggap layak mendampingi SBY. Dia adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.

Sekitar sepuluh orang perwakilan DPD PAN Kota Bandung mendatangi kantor KPU Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Sabtu (18/4/2009). Mereka datang untuk menyampaikan kekecewaan terhadap pelaksanaan Pileg yang dinilai buruk

Depan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini membentuk forum percepatan pembangunan wilayah. Melalui forum ini, DPD meminta Pemerintah bersama DPR memeratakan pembangunan nasional, tidak hanya di Pulau Jawa.

Batas waktu rekapitulasi di tingkat PPK diundur, dari semula batas akhirnya tanggal 15 April menjadi 17 April 2009. Hal ini terkait perkiraan molornya proses rekapitulasi yang kini masih berlangsung.

Menyusul jebloknya suara Partai Golkar di Pemilu Legislatif, muncul desakan agar Ketua Umum Partai Golkar JK mundur. Namun desakan itu, menurut Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono, tidak perlu ditanggapi.