MK memutuskan peninjauan kembali (PK) boleh berkali-kali dalam kasus Antasari Azhar. Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo, menilai putusan PK berkali-kali hanya ada di Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM mengaku telah memiliki kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait RUU KUHP dan KUHAP. Pembicaran akan masuk dalam tahap teknis.

RPP Biaya Pernikahan di KUA akan mencantumkan tarif resmi, yang akan menghilangkan potensi pungli dan gratifikasi bagi petugas KUA. PP itu masih diproses sampai di Kemenkum HAM.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta revisi KUHP dan KUHAP ditunda. KPK mengaku bukan menolak terjadinya perubahan dalam revisi RUU KUHP dan KUHAP hanya saja, KPK meminta proses ini ditunda.

Dalam kabinet bayangan PKS, nama Hidayat Nur Wahid dijadikan sebagai Menkopolhukam. Namun, Hidayat mengaku tidak tahu perihal itu.

Wahiduddin Adams dan Aswanto terpilih sebagai hakim MK baru. Komisi III DPR meyakini integritas keduanya.

Pelaksana tugas Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyetujui memprioritaskan pembahasan buku I KUHP. Ini dilakukan karena masa kerja DPR hanya tersisa sekitar 3 bulan.

Setelah melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM kembali menggelar open recruitment eselon I. Kementerian mencari sosok yang berintegritas dan memiliki kapasitas.

KPK telah menerima undangan dari Kemenkum HAM untuk membahas RUU KUHAP. Nantinya KPK akan mendatangi Kemenkum HAM untuk menjelaskan keberatannya terkait proses revisi RUU KUHAP.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim MK, Wahiduddin Adams yang merupakan calon berlatarbelakang pensiunan dari Kementerian Hukum dan HAM ditanya tentang pimpinannya yang paling negarawan.