Partai Hanura dan perwakilan PPP  meminta pasal 205 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 di uji kembali (Judicial Review). Pasal tersebut dinilai menimbulkan penghitungan ganda dan multitafsir.

Ada 5 putusan MA yang menyangkut penetapan kursi di DPR dan DPRD. Kelima putusan itu kontan membuat KPU pontang-panting. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing putusan.

Pasangan capres dan cawapres Megawati-Prabowo akan sowan ke kediaman KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sore nanti. Pertemuan ini untuk meminta dukungan kepada Gus Dur terkait upaya Mega-Prabowo dalam mengajukan uji materi terhadap hasil Pilpres.

Putusan Mahkamah Agung soal pembatalan penghitungan tahap kedua terus menjadi polemik. Untuk menuntaskannya, di usulkan kasus ini uji materiilkan ke MK sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Kursi DPRD provinsi juga terpengaruh dengan adanya putusan MA Nomor 13P/HUM/2009. Inti putusan itu mengatakan, KPU salah dalam membuat peraturan mengenai penghitungan kursi tahap kedua di DPRD provinsi.

Putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi DPR tahap dua berimbas pada pengabaian sistem proporsional yang dianut Pemilu di Indonesia. Pola penghitungan yang diperintahkan MA ke KPU menciptakan sistem distrik terselubung.

Jika Putusan MA No 15P/HUM/2009 membuat gonjang-ganjing perolehan kursi di DPR, maka putusan MA yang lain, yakni Nomor 16P/HUM/2009, bisa membuat berantakan perolehan kursi di DPRD Kabupaten/Kota.

Putusan MA yang membatalkan penetapan perolehan kursi tahap dua harus segera dilaksanakan. Apabila putusan lembaga hukum tertinggi ini dirasakan bermasalah, maka KPU harus mencari bentuk upaya hukum untuk menghadapinya.

Mahkamah Kosntitusi (MK) menolak berkomentar soal putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan penghitungan kursi tahap dua. Alasannya, sesama lembaga peradilan dilarang saling memberikan penilaian.

Jika KPU menolak putusan MA, 90 hari setelah itu, peraturan KPU akan otomatis gugur dan batal demi hukum. Demikianlah bunyi Peraturan MA nomor 1/2004 tentang hak uji materi yang dimiliki MA.