Kasus salah undang oleh DPR kembali terjadi. Kali ini 'korbannya' adalah Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany yang diundang membahas divestasi BPUI. Padahal proses itu tak ada sangkut pautnya dengan Bapepam.

DPR melalui Komisi XI mendorong pemerintah untuk segera melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) setelah proses restrukturisasi selesai.

DPR menemukan 5 persoalan yang menghambat proses divestasi kepemilikan saham BPUI dari Bank Indonesia (BI) ke pemerintah.

Sumatera Selatan dinilai sebagai provinsi paling siap untuk menggelar SEA Games XXVI dibanding Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nasib DKI Jakarta hingga kini juga belum jelas karena masih meragukan.

Pemberitaan penunggak pajak ini sebenarnya lebih pas jika disebutkan dalam inisial. Tidak nama perusahaan. Pemberitaan mengenai adanya tunggakan pajak ini tentu sangat sensitif. Bagi perusahaan hal ini bisa menurunkan tingkat kredibilitas.

TVRI dinilai bermasalah mulai dari SDM sampai produks. TVRI diharapkan independen dan tidak menjadi antek pemerintah. TVRI pun diminta mencontek televisi BBC dalam menjalankan perannya.

DPR memberi acungan jempol kepada Ditjen Pajak yang mengumumkan daftar para penunggak pajak terbesar. Publikasi itu dinilai bisa memberikan efek jera agar wajib pajak tidak menunggak.

Dalam sebuah diskusi di Universitas Gunadarma, Roy Suryo dan Ruby Alamsyah dijadwalkan bersua. Namun Roy datang telat, Ruby pun manggung tanpa kehadiran anggota Komisi I DPR-RI itu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) terhadap permasalahan di bidang perpajakan.

Mulai berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada 1 Januari 2010  ternyata telah membuat berbagai kalangan, termasuk DPR, asosiasi pelaku usaha dan pemerintah bereaksi kaget dan mengeluarkan keluhan 'panjaaaaaaaang' tak terhingga.