Kasus yang melibatkan Gayus ini membuat masyarakat, terutama Wajib Pajak yang telah membayar Pajak dengan benar, marah! Kemarahan ini kian besar karena DJP, tempat Gayus berdinas, telah melakukan reformasi birokrasi sejak Tahun 2002.

Komite Pengawas Perpajakan (KPP) akan mengkaji ulang sistem dan prosedur perpajakan untuk menutup celah penyelewengan pajak dan memberantas kegiatan mafia perpajakan.

Presiden SBY diminta tidak lepas tangan dengan merebaknya kasus markus yang menyeret sejumlah institusi. SBY harus mendorong metode pembuktian terbalik untuk membongkar kasus markus.

Ditjen Pajak dengan tegas melarang pegawainya menyambi sebagai konsultan pajak di luar tugasnya sebagai pegawai pajak. Kalau ada yang ketahuan, maka akan ditindak tegas.

Kasus Gayus Tambunan tidak surutkan niat wajib pajak untuk terus membayar pajak dan menyetorkan SPT-nya (Surat Pemberitahuan Pajak). Masyarakat merasa pajak adalah kewajiban terhadap negara.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo kecewa dengan langkah Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru yang memilih jumpa pers lewat teleconference. Padahal Tjiptardjo sudah memfasilitasi jumpa pers untuk atasan Gayus Tambunan itu.

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan kuat dugaan pegawai pajak selain Gayus Tambunan ikut terlibat dalam prakter serupa. Telunjuk mulai mengarah ke atasan langsung Gayus, Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo menargetkan dapat menyelesaikan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait markus pajak Rp 25 miliar dalam 2 minggu ke depan.

DPR ikut mendesak agar seluruh pegawai pajak dari tingkat Dirjen sampai kepada karyawan paling bawah untuk diperiksa SPT dan laporan kekayaannya.

Gayus Tambunan mengakui kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, masih ada pegawai pajak lain seperti dirinya. Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo pun membenarkan adanya Gayus-Gayus yang lain.