Masyarakat luas dapat memberi masukan terhadap revisi PP 28/2006 tentang pemberian grasi dan remisi bagi terpidana kasus korupsi. Masukan agar dikirim ke Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM.

Belasan aktivis ICW menggeruduk Gedung DPR. Mereka menolak pembangunan gedung baru DPR dengan fasilitas yang mewah seperti spa dan kolam renang.

Sudah hampir lima tahun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bergulir. Namun pelayanan pendidikan masih belum tercapai karena pihak sekolah masih membebani orang tua dengan beragam biaya, mulai dari proses penerimaan murid hingga kelulusan.

Fasilitas spa dan kolam renang yang akan dibangun di gedung baru DPR menuai kritik. Alasannya, fasilitas itu justru terlalu menghambur-hamburkan uang.

Sejumlah politisi di Senayan mengindikasikan penolakan atas Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto sebagai calon pimpinan KPK. Sikap sejumlah kalangan DPR ini justru dipertanyakan.

Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar menjamin Kementeriannya akan taat imbauan KPK mengenai penolakan menerima parsel. Imbauan ini pun akan dipraktikkan di lingkungan perusahaan pelat merah.

Kementerian BUMN menilai iklan menolak sogokan dan uang pelicin belum perlu dilakukan. BUMN percaya diri praktik itu sudah tidak ada.

Tolak parsel ramai diiklankan sejumlah BUMN. Momen Lebaran dijadikan landasan. Namun ada baiknya BUMN juga membuat iklan menolak praktek sogokan dan uang pelicin demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Konflik antara pihak sekolah dan orangtua murid di SDN Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Rawamangun 12 Pagi diharap tidak menganggu psikis siswa. Proses hukum harus berjalan, demikian pula proses belajar mengajar.

Wakil Ketua Komisi III DPR Fachri Hamzah menyerang habis-habisan KPK melalui akun twitternya. Sikap Fachri itu justru berbeda dengan slogan PKS yang dikenal dengan citra bersih.