Sejumlah ruangan di Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) disegel KPK. Menteri PDT Helmy Faishal Zaini pun kaget. Dia tak tahu kasus apa yang terjadi.

Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini akan bicara soal penyegelan KPK di kantornya. Penjelasan bakal digelar sore ini di kantornya.

KPK membenarkan ada penyegelan di Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) terkait dugaan suap Bupati Biak Numfor. Namun ruangan yang ditutup tidak sampai ruang kerja menteri Helmy Faishal Zaini.

Dari tiga ruangan yang disegel KPK, salah satunya dipastikan ruangan menteri PDT Helmy Faishal Zaini. Belum jelas apa alasan penyegelan, namun diduga kuat berhubungan dengan penangkapan Bupati Biak Numfor.

KPK menyegel tiga lantai ruangan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Diduga, ini terkait dengan penangkapan bupati Biak Numfor dalam kasus dugaan suap.

MA menghukum KPK untuk mengganti rugi Rp 100 juta ke koruptor yang juga mantan hakim PN Jakpus, Syarifudin. Syarifudin dihukum 4 tahun penjara karena korupsi saat menangani kasus pailit.

MA menghukum KPK untuk membayar Rp 100 juta ke koruptor Syarifudin. Namun anehnya, MA tidak menghukum polisi yang nyata-nyata telah melakukan rekayasa kasus narkoba ke Ket San.

KPK berhasil memenjarakan koruptor Syarifudin selama 4 tahun. Namun anehnya, MA menilai KPK melakukan perbuatan melanggar hukum dalam menyidik mantan hakim PN Jakpus itu.

Gugatan Kasasi KPK terkait tuntutan koruptor eks hakim PN Jakpus Syarifudin untuk membayar Rp 100 juta karena prosedur penyitaan telah kandas. Akankah KPK melakukan evaluasi dalam prosedur penyitaan yang selama ini dijalankan?

MA memenangkan gugatan terpidana korupsi Syarifudin dan mewajibkan KPK membayar Rp 100 juta ke mantan hakim PN Jakpus itu. KPK mengaku menghormati dan siap melaksanakan putusan MA.