Pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang paling besar menunggak pajak. Berdasarkan data 78 penunggak pajak terbesar, sektor ini menyumbang 5 wajib pajak dengan nilai tunggakan sebesar Rp 2,9 triliun.

Bahana Securities mencetak laba bersih sebesar Rp 35,1 miliar pada tahun 2009. Laba tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2008 sebesar Rp 24 miliar.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mencatat kerugian senilai Rp 88 miliar di tahun 2009. Kerugian tersebut dikarenakan adanya penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Utang Rekening Dana Investasi Stabilitas Pasar Modal (RDI SPM) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) senilai Rp 1,2 triliun diperkirakan baru bisa lunas tahun 2026.

Total utang Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sampai dengan tahun 2009 mencapai Rp 2,37 triliun. Utang tersebut termasuk utang Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp 250 miliar dan bunga Rp 950 miliar.

Lembaga pemeringkat atau rating bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS) akan direalisasikan tahun 2010 ini.

Jumlah tenaga pengawasan perbankan yang dimiliki Bank Indonesia (BI) dinilai kurang memadai dan tidak relevan dengan jumlah bank yang diawasi.

DPR melalui Komisi XI akan memanggil para wajib pajak nakal atau wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar. Sebelum itu, DPR akan meminta data lengkapnya ke Ditjen Pajak.

DPR melalui Komisi XI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas dan mengejar para penunggak pajak. Masalah tunggakan pajak ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 50 triliun.

BI menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan restrukturisasi BPUI dalam waktu 2 bulan. Sesuai dengan kesediaan pemerintah yang juga siap untuk melakukan penyelesaian restrukturisasi dalam waktu 2 bulan.