Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan, masih banyak hal yang perlu dievalausi dari kementerian yang dipimpinnya pada sepanjang 2012. Namun politisi Demokrat ini mengklaim Kemenkum HAM juga menorehkan prestasi gemilang. 

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Internasional hari ini akan diisi sejumlah kegiatan. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pagi ini mengikuti fun bike di kawasan silang Monas, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi puyeng tentang proyek mahal MRT, salah satunya mengenai syarat pinjaman dari Jepang. Saat rapat MRT di Balai Kota, Rabu (28/11/2012) lalu, beberapa perwakilan masyarakat dan pakar transportasi juga bertanya, "Mengapa harus utang pada Jepang?"

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan RAPBD DKI 2013 tidak akan jauh berbeda dengan APBD DKI 2012 yang sebesar Rp 41,3 triliun. Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) memperkirakan rencana anggaran DKI 2013 bisa menghemat sekitar Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Wow!

Ahok bersyukur KPK menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai barometer pemberantasan korupsi di Tanah Air. Kata Ahok, apabila kepala suatu lembaga lurus maka bawahannya akan mengikuti.

Ahok mewakili Jokowi berpidato seputar korupsi. Ahok punya gaya sendiri saat berbicara di hadapan hadirin, termasuk Ketua KPK Abraham Samad.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama KPK hari ini menggelar seminar "Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta". Hadir ketua KPK Abraham Samad.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) terkait teror yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Komisi III akan membentuk Panja Teror Poso.

PN Jakpus menolak keberatan Bank BRI untuk membayar upah Nicolas S. Lamardan (74) bersama 143 karyawan PT PGNI. Hakim memerintahkan BRI untuk membayar upah mereka sebesar Rp 8 miliar.

Polemik terkait Meirika Franola alias Ola, narapidana yang baru saja mendapat grasi dari hukuman mati ini harus menjadi pintu masuk untuk melecut perbaikan kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM.