Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Dada Rosada dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jabar gara-gara ada korban meninggal akibat jalan rusak. Heryawan menyatakan siap menghadapinya.

Walikota Bandung Dada Rosada menanggapi santai laporan HLKI ke Ombudsman Jabar soal warna yang meninggal akibat menghindari jalan berlubang di Jalan Peta. Menurutnya hal itu sudah tepat.

Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) dan LBH Konsumen melaporkan walikota dan gubernur ke Ombudsman Jabar terkait meninggalnya Neli Soleh Hasti (19) akibat jalan rusak.

Ombudsman RI mengatakan setiap tarif pelayanan publik harusnya dipampang di papan pengumuman terbuka di kantor layanan itu agar jelas, tak terkecuali di KUA. Ombudsman RI siap menerima aduan publik mengenai pungli di KUA.

Sebanyak 17 orang korbannya tewas dan 32 lainnya mengalami luka-luka dalam kasus salah tembak oknum polisi pada 2012. Korbannya mulai pengusaha, pacar, polisi, pelajar, penderita ganggungan jiwa dan anak balita.

Apakah reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah gagal? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyanggah penilaian itu. Menurutnya, pihaknya malah sudah menjalankan sembilan strategi percepatan reformasi. Bagaimana strategi Azwar dalam menyempurnakan reformasi birokrasi itu? Berikut petikan wawancara Azwar dengan Pasti Liberti, Raisya Maharani, dan Febrina Sekar, dari Harian Detik, di ruang kerjanya

Ombudsman meminta Polda Sumatera Utara segera menjalankan rekomendasi terkait perkara dugaan pembunuhan berencana kepada warga bernama Sarosokhi Hulu di Nias Selatan. Ombudsman menilai kematian Sarosokhi janggal.

Ombudsman menyurati Polda dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait upaya penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan. Ombudsman meminta Polda dan Kejati mengklarifikasi upaya penangkapan Novel pada 5 Oktober 2012 lalu.

Sepanjang tahun 2012, Ombudsman menerima 2.024 laporan mal-administrasi penyelenggara negara. Pemerintah daerah dan kepolisian berada di urutan teratas yang paling banyak diadukan masyarakat.

Beberapa keputusan yang dihasilkan oleh DKPP dinilai melampaui kewenangannya. Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan yang mengatur apabila DKPP memberikan putusan yang tidak sesuai dengan kewenangan mereka.