Menjadi pemimpin yang amanah. Itulah tekad Ahok. Ia menolak kompromi apapun saat mengungkap 'siluman anggaran' RAPBD 2015, bahkan rela nyawa menjadi taruhannya seperti dalam 3 kisah ini:

Kemendagri menjadi fasilitator mediasi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD terkait APBD 2015. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana mengibaratkan ini sebagai pertandingan final.

SMK 6 Jakarta mendapat limpahan alat fitnes. Ada 7 alat mulai dari jenis treadmil, angkat beban, dan sepeda. Total ada 7 alat fitnes ber-merk Matrix itu. 

Bekas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jakarta Barat diperiksa Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dugaan korupsi pengadaan UPS. Kasus tersebut diharapkan diselidiki hingga tuntas untuk mengetahui adanya keterlibatan oknum baik PNS maupun DPRD DKI.

Sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama belum menyerahkan Perda APBD 2015 kepada Kemenkeu. Namun, ternyata DKI Jakarta bukan satu-satunya daerah yang ‘bandel’.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengumpulkan lurah camat se-DKI, Rabu (4/3) lalu. Adakah tujuan lain di balik aksi menginvestigasi seluruh jajarannya melalui Angket Ahok tersebut? 

Setelah lelah dengan hiruk pikuk kasus Komjen Budi Gunawan, KPK siap kembali tancap gas memberantas korupsi. Salah satu yang akan dikebut KPK adalah menindak lanjuti laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal dana siluman di APBD DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) telah melapor ada 'dana siluman' dalam APBD DKI sejak tahun 2012 ke KPK. Meski demikian, dirinya tidak keberatan jika polisi mau ikut memeriksa pengadaan UPS pada 2014 lalu. 

Kasie Sarpras Dikmen Jakarta Selatan Alex Usman diperiksa Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dugaan korupsi pengadaan UPS.

Pemprov DKI Jakarta belum juga menyerahkan Perda APBD 2015 kepada Kemenkeu. Padahal, batas waktunya sudah terlewati, yaitu 31 Januari 2015.