Sidang perkara suap dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati akan menghadirkan saksi dari DPR. Saksi yang dihadirkan di antaranya Sekjen DPR Nining Indra Saleh dan staf Sekretariat Badan Anggaran.

Meski belum juga memanggil tersangka kasus korupsi pengadaan Alquran di Kemenag, namun KPK terus memeriksa saksi-saksi. Kali ini, penyidik KPK memanggil 4 karyawan BCA untuk menelusuri aliran dana.

Awal pekan ini, KPK menggeber kasus korupsi pembahasan proyek di Kementerian Agama. Lima orang dipanggil untuk diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus ini.

Eks Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir juga membantah adanya jatah pengurusan alokasi kabupaten di Nanggroe Aceh terkait DPID. Sebelumnya bantahan serupa juga dikemukakan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung.

Mirwan Amir, lebih banyak menjawab 'lupa' atas pertanyaan JPU, pengacara dan majelis hakim saat bersaksi di Pengadilan Tipikor. Gara-gara 'kebiasaannya' itu, majelis hakim pun menegur politisi Partai Demokrat ini.

Hakim di Pengadilan Tipikor meminta KPK menetapkan pengusaha Haris Surahman sebagai tersangka. Haris kerap bolak-balik diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara DPID yang menyeret Wa Ode Nurhayati.

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung bersaksi di sidang Wa Ode Nurhayati. Ia menjelaskan berkas pengajuan usulan daerah penerima alokasi DPID disisipi kode berupa huruf atau pun warna untuk memudahkan identitas pengusul DPID.

Tamsil Linrung, menyebut Wa Ode Nurhayati tidak pernah mengusulkan alokasi DPID untuk 3 kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Minahasa. Wa Ode jadi terdakwa lantaran diduga menerima suap.

Wakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung, membantah mendapat jatah untuk mengurus alokasi DPID untuk kabupaten di NAD.

Majelis hakim mencecar Wakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung, seputar aduan Haris Surahman ke pimpinan Banggar. Haris kala itu mengadukan Wa Ode Nurhayati terkait penerimaan uang untuk memuluskan alokasi DPID.