DPR ramai-ramai menolak usulan deponeering yang diwacanakan oleh Kejagung terkait kasus Bibit-Chandra. Menanggapi masalah ini, KPK menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada Kejaksaan Agung.

Meski jadi pelaksana tugas jaksa agung, Darmono dinilai bisa mengeluarkan deponeering terhadap kasus Bibit-Chandra. Tidak ada alasan lagi untuk menunda hal itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pembatalan batas usia pimpinan KPK yang diajukan dua pengacara beda generasi, OC Kaligis dan Farhat Abbas. Berdasaran UU KPK, OC Kaligis sudah kelewat tua, sedangkan Farhat Abbas dinilai masih belia untuk menangani institusi KPK.

DPR tidak dimungkinkan menolak calon ketua KPK yang diajukan Pansel. Jika menolak, DPR berarti melanggar UU 30/2002 pasal 30 tentang KPK.

Paripurna DPR menyepakati untuk menolak RUU Penetapan Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Plt Pimpinan KPK menjadi Undang-Undang.

3 Organisasi media menilai tak ada dasar hukum kuat tentang pemanggilan dua suratkabar harian Seputar Indonesia (Sindo) dan Kompas oleh Mabes Polri. Pemanggilan tersebut juga dinilai bertendensi melanggar UU Pers.

Mantan Jampidum AH Ritonga membantah terlibat dalam rekayasa kasus dua pimpinan KPK. Penanganan kasus itu bukan dalam ranahnya, melainkan wewenang Jampidsus Marwan Effendy.

Baru setengah hari menjabat sebagai presiden dan wakil presiden 2009-2014, SBY dan Boediono didesak untuk menyelesaikan 5 poin permasalahan dalam waktu 100 hari kerja.

Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di Yogyakarta menggelar aksi menolak pelantikan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Aksi penolakan ditandai dengan pembakaran kaos SBY-Boediono.

Kontras dan Imparsial menolak rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap UU No 15/2003 tentang Antiterorisme dan penambahan masa penangkapan dua tahun. Sebabnya, rencana ini kemungkinan bisa menimbulkan pelanggaran HAM baru.