Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah tidak mempermasalahkan keputusan Kejagung yang mengambil langkah Peninjauan Kembali (KPK). Keduanya tidak akan mengeluarkan sikap mendukung atau menolak.

Keputusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejagung sudah diprediksi oleh kuasa hukum Bibit dan Chandra. Strategi khusus pun sudah disiapkan mereka.

Sejak awal, tim kuasa hukum Bibit-Chandra tidak pernah takut jika kasus ini dibawa ke pengadilan. Namun, ada kesan jika kasus yang dinilai penuh rekayasa ini mendapat legitimasi untuk diproses.

Majelis banding memerintahkan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses penuntutan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Meski masih ada upaya lain, tim pengacara sudah bersiap jika harus ke persidangan.

Bibit dan Chandra terancam duduk di kursi terdakwa. Namun ada langkah penghentian kasus lewat deponeering yang bisa ditempuh. Tim kuasa hukum menanti hal itu.

4 Tahun meluapnya lumpur Lapindo diperingati hari ini. Tapi kasus ini seolah sepi dari perhatian pemerintah. Dari sisi hukum, pengusutan kasus Lapindo hilang begitu saja. Pemerintah dinilai tidak memiliki niat menuntaskannya.

Pernyataan advokat senior Hotman Paris Hutapea soal tidak adanya pengacara yang bersih dibantah. Masih ada sejumlah pengacara yang mau menolak permintaan dari klien untuk berbuat kotor.

Kemendiknas tidak perlu membuat undang-undang baru atau Perpu sebagai payung hukum pengganti UU BHP. Dengan PP yang merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional saja dinilai sudah cukup.

Tim pembela dua pimpinan KPK Bibit-Chandra menyambangi Gedung KPK. Mereka akan berkoordinasi terkait praperadilan penerbitan SKPP yang dimenangkan Anggodo Widjojo.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto siap jika dirinya duduk di kursi pesakitan setelah hakim memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo. Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini siap menghadapi berbagai kemungkinan.