Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia membantu pasangan terpilih Jokowi-JK. Bahkan SBY juga siap untuk berkomunikasi langsung dengan mereka. 

Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan apapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2014, partainya tetap berkomitmen berada di Koalisi Merah Putih. Dia menegaskan pihaknya pun bakal menghormati putusan MK tersebut.

Permohonan Prabowo-Hatta masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), sementara Jokowi-JK membentuk tim transisi pemerintahan. Bagaimana Presiden SBY melihat kedua hal yang berlangsung bersamaan itu?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merilis video di Youtube tentang masa transisi dari pemerintahannya ke presiden terpilih. Di akhir video tersebut, SBY juga bicara tentang partai yang dipimpinnya, Partai Demokrat.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan harapannya kepada presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK. Ia berharap Jokowi-JK melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini.

Selain melalui jalur hukum, Prabowo-Hatta yang telah dinyatakan kalah dalam Pilpres 2014 oleh KPU juga akan menempuh jalur politik. Politikus Partai Demokrat pro Jokowi, Ruhut Sitompul yakin manuver politik itu tidak akan berhasil menjegal pemerintahan Jokowi.

Indonesia termasuk negara yang telah mengalami transisi politik besar-besaran secara berulang, demokrasi di negeri ini juga mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Perubahan politik serta naik-turunnya kualitas demokrasi di negara ini juga berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu.

Partai pengusung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Senin (14/7/2014) kemarin mendeklarasikan koalisi permanen Merah Putih.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman telah menetapkan dukungannya ke Jokowi-JK. Adapun Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai Hayono mendukung Jokowi-JK karena kecewa dengan partainya.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengadili sengketa gugatan pileg 9 April 2014 lalu di tiga provinsi. Dari gugatan tersebut, MK tidak ada yang mengabulkan permohonan para penggugat yang berasal dari partai politik.