Tak hanya menyambut di sekretariat LSM Anti Corruption Committee (ACC), ratusan mahasiswa dan aktivis Makassar juga mengantar kepergian Ketua KPK nonaktif Abraham Samad ke Polda Sulselbar. Ada yang mengendarai motor, mobil, dan bahkan angkutan kota.

Setelah transit di sekretariat LSM Anti Corruption Committee (ACC) Makassar, Ketua KPK nonaktif Abraham Samad menuju Mapolda Sulselbar untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dokumen kependudukan palsu. Ia sempat berorasi di depan massa yang menunggunya selama beberapa jam.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari pegiat lembaga swadaya masyarakat menemui Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Mereka meminta kasus yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dihentikan.

Ketua KPK non aktif Abraham Samad telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Sulselbar terkait kasus pemalsuan dokumen. Namun Samad juga dilaporkan terkait tulisan berjudul 'Rumah Kaca Abraham Samad.

Putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi pada tanggal 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan Budi Gunawan menjadi trending topik pembicaraan dalam berbagai media.

Lebih dari sebulan Presiden Jokowi masih belum mengambil keputusan yang mampu mengubah keadaan kisruh antara KPK dengan oknum Polri. Kritik tajam dari berbagai lini pun menghujani lingkaran Istana.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) mempersilakan jika Ketua KPK Abraham Samad mengajukan Praperadilan atas penetapan status tersangka pada dirinya. Buwas juga mencontohkan apa yang telah dilakukan BG.

Lembaga ACC, LSM anti korupsi yang dibentuk Ketua KPK Abraham Samad (AS) ketika masih menjadi aktivis anti korupsi di Makassar, menganggap penetapan Samad sebagai tersangka tak mengagetkan.

Ketua KPK Abraham Samad jadi tersangka kasus pemalsuan dokumen yang ditangani Polri. Kasus yang jadi kontroversi ini, entah ada kaitannya atau tidak, bermula setelah PDIP buka-bukaan soal lobi kursi calon wakil Presiden RI.

Politikus DPR ramai-ramai setuju Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri dan meminta Presiden Jokowi segera ambil keputusan. Kordinator Formappi Sebastian Salang heran dengan niat DPR tersebut.