PPP Djan Faridz menggelar diskusi bertema penistaan agama Islam yang dilakukan sipir KPK.

Upaya pemerintah melakukan pengendalian minuman beralkohol melalui berbagai peraturan setidaknya telah ada pada era Orde Baru.

Anggota FPI Mojokerto mengunjungi 3 tempat karaoke di wilayah kota dan kabupaten. Mereka mengeluhkan maraknya tempat karaoke yang menjual minuman keras (miras) dan menyediakan wanita penghibur.

Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Musthafa Ya'qub meminta FPI tak mencaci maki Basuki T Purnama atau Ahok dalam aksi unjuk rasanya. Ali mengingatkan jangan sampai aksi unjuk rasa justru membuat kemunkaran baru. 

Kepolisian Metro Jaya menyatakan penyidikan kasus bentrok dan perusakan Front Pembela Islam (FPI) terus berlanjut. Polisi saat ini mengumpulkan bukti-bukti dan menyelidiki nomor penyebar broadcast berisi provokasi pada massa FPI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin Front Pembela Islam dibubarkan. Ia berpendapat ormas-ormas yang bertindak anarkis dilarang di bumi Indonesia.

Demonstrasi FPI yang berujung ricuh membuat Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama berniat untuk membubarkan ormas tersebut. Namun rencana itu ditentang Fraksi Gerindra DKI dengan menganggap tidak logis karena masih ada aturan mengenai ormas.

Massa FPI akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/9) besok. Demo massa yang menolak Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ini mendapatkan pengamanan polisi.

FPI menyebarkan beberapa spanduk berisi penolakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi. Wakil Ketua DPRD sementara, M Taufik, menganggap langkah FPI wajar dalam kehidupan demokrasi.

Kantor Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Mojokerto ditutup polisi. Hal ini menghindari aksi massa dari FPI, karena dianggap menyebarkan aliran Ahmad Musadeq. Penutupan ini juga keberadaan Gafatar masih ilegal.