Partai Demokrat meminta pemerintah segera melakukan klarifikasi terkait isu ponpes Al Zaytun, yang disebut-sebut sebagai kandang NII KW 9. Partai Demokrat meminta pemerintah memastikan tidak ada paham radikal berkembang di Indonesia.

Partai Demokrat terus mengumbar senyum ke ponpes Al Zaytun, Indramayu. PD meyakini Al Zaytun yang dulunya basis Golkar tak terkait NII KW 9. Dua keponakan ketua FPD DPR M Jafar Hafsah, ternyata juga lulusan Al Zaytun.

Fraksi PKS DPRD Bengkalis, Riau, mempertanyakan proyek Ponpes Al Zaytun senilai Rp 103 miliar di Bengkalis yang mangkrak setelah menghisap uang APBD. Mantan bendahara NII KW 9 juga mengakui, para anggota dikerahkan menggalang dana proyek itu.

Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang terkenal dekat dengan sejumlah petinggi partai politik di negeri ini. Bahkan Panji sudah menyiapkan anaknya untuk masuk menjadi kader Partai Demokrat.

Eks anggota NII KW 9, Sukanto mengeluhkan respon aparat terhadap keberadaan NII KW 9 di Al Zaytun, Indramayu. Polisi selalu mengaku kesulitan mengusut masalah ini.

Mantan anggota NII KW 9 mengungkap peran NII KW 9 dalam pengembangan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu. Pengembangan Al Zaytun sepenuhnya dilakukan oleh kader NII KW 9 dengan biaya dari setoran anggota.

Mantan anggota NII KW 9 mengungkap adanya komando politik yang diserukan pimpinan pesantren Al Zaytun menjelang Pemilu. Pemimpin Al Zaytun pernah menginstruksikan untuk mencoblos partai tertentu di Pemilu 2004 lalu.

Ketua MPR Taufiq Kiemas menilai pemerintah tidak perlu menutup Ponpes Al Zaytun di Indramayu yang diduga menjadi sarang NII KW 9. Menurutnya, pemerintah hanya perlu meluruskan kurikulum pendidikan di Al Zaytun.

PKS melihat keresahan masyarakat terhadap isu pengkaderan NII KW 9 di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, makin memuncak. Pemerintah diminta untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan antara Al Zaytun dengan NII KW 9.

Dekatnya pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, yang disebut-sebut sebagai pemimpin NII KW 9 dengan beberapa partai dinilai wajar. Kedekatan itu terkait adanya kebutuhan suara yang besar bagi partai-partai dalam pemilihan umum.