Anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman, menyatakan keputusan KLB masih menunggu hasil konsultasi dengan KPU.

Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) ingin mendengar langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyangkut syarat pengusulan Daftar Caleg Sementara (DCS). Majelis Tinggi PD pun akan menyambangi KPU.

Partai Demokrat (PD) belum juga memilih ketua umum menjelang penetapan Daftar Caleg Sementara yang harus diserahkan ke KPU tanggal 9 April 2013. Menurut Wasekjen Partai Demokrat, pilihan paling rasional adalah KLB.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlakukan sama setiap parpol yang mengajukan daftar caleg (DCS) sementara mulai 9 April nanti. Jika tak ada tanda-tangan ketua umum atau pejabat pengganti yang sesuai AD/ART, maka pencalegan tidak memenuhi syarat.

Silang sengkarut Partai Demokrat (PD) yang belum memilih ketua umum definitif makin rumit. Ketua DPP Gede Pasek Suardika, mendorong agar segera digelar Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai jalan keluar dari polemik internal.

Pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan DPD seluruh Indonesia di Cikeas, Bogor, selain konsolidasi, juga membahas langkah Plt PD yang perlu komunikasi dengan KPU. Hal ini terkait dengan kewenangan Pelaksanan Tugas (Plt) menandatangani Daftar Caleg Sementara (DCS).

Mendag Gita Wirjawan dan KSAD Pramono Edhie Wibowo disebut-sebut akan menggantikan posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Siapa pun ketua umum yang terpilih harus memiliki KTA PD.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD ternyata mengatur juga tentang penunjukan pelaksana tugas (plt) ketua umum. Pelaksana tugas ditunjuk jika ketua umum definitif berhalangan tetap.

Jika ketua umum berhalangan tetap seperti di Partai Demokrat (PD), maka pelaksana tugas bisa menggantikan menandatangani daftar caleg sementara, asal posisinya diatur dalam AD/ART partai.

Partai Demokrat (PD) akan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pengurus partai yang berwenang menandatangani daftar caleg yang akan diajukan.