Pengangkatan Taufiq Kiemas dan pimpinan MPR lainnya masih dipersoalkan sejumlah kalangan. Namun menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, hal tersebut sudah sah.

DPD dinilai tidak konsisten karena ngogot meminta jatah 2 kursi pimpinan MPR. Pasalnya, anggota DPD lah yang mengajukan uji materi (judicial review) atas UU No 27/2009 tentang Parlemen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Agung Laksono menilai putusan MK yang menerima permohonan uji materi UU No 27/2009 menguntungkan semua parpol. Melihat perubahan konstelasi politik ini, Partai Golkar berencana mengajukan calon Ketua MPR sendiri.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima permohonan uji materi UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD membuat peta politik perebutan Ketua MPR berubah.

Kabar baik bagi para anggota DPD periode 2009-2014. Kini mereka punya hak dan posisi yang sama dengan sejawatnya anggota DPR untuk memperebutkan kursi Ketua MPR.

Sekalipun RUU Pengadilan Tipikor sudah disahkan menjadi UU namun masih menyisakan beberapa pasal yang mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya masih bersifat karet yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan.

Ketua Tim Kuasa Hukum KPK Bambang Widjajanto mengatakan pihaknya sedang mengkaji 3 upaya hukum di MK, yakni uji material Perpu Plt Pimpinan KPK, uji materi pasal 421 KUHP dan gugatan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

UU No 15 Tahun 2003 tentang tindak Pidana Terorisme di uji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan pasal 5 yang mengecualikan tindak pidana terorisme dengan politik dinilai tidak tepat.

Dewan Pers beranggapan RUU Rahasia Negara merupakan ancaman besar untuk kebebasan pers. Jika RUU ini disahkan menjadi UU, Dewan Pers akan mengajukan uji materi atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Persidangan uji materi UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Parlemen) di MK akan dipercepat. Hal ini karena UU tersebut akan digunakan untuk bahan acuan pemilihan pimpinan MPR RI dalam waktu dekat ini.