Payung hukum pembentukan dan kewenangan Badan Otorita Rekonstruksi Aceh (BORA) tidak mungkin berupa UU atau Perppu, tetapi berupa Perpres.

Indonesia terhindar dari potensi litigasi atau kerugian negara sebesar US$ 22,753 miliar dengan disetujuinya Perppu No. 1/2004 yang secara otomatis mengizinkan 13 perusahaan pertambangan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasinya telah.

Pemerintah memperkirakan Indonesia akan mendapatkan investasi baru di bidang pertambangan sebesar US$ 17 miliar menyusul disetujuinya Perppu No.1/2004 sebagai pengganti UU No. 41/1999 tentang larangan kegiatan pertambangan

Ternyata, sesama anggota KPU tak satu suara dalam menanggapi Perppu. Ada yang menganggap perlu, ada juga yang anggap tidak perlu.

Dalam Rapat Konsultasi, Pemerintah, DPR dan KPU bersepakat pemilu tetap dilaksanakan 5 April. Tapi tak dibahas soal Perppu.

Detik-detik ini pemerintah akan keluarkan Perppu yang akan melegalkan kesalahan KPU. Di mana KPU tak mampu penuhi target waktu distribusi logistik.