Alasan Farhat Abas melakukan uji materi UU Perjudian dipertanyakan. Kalau memang karena khawatir ada aparat bermain di kasus itu, bukan aturannya yang diubah. Tetapi aparatnya yang ditindak.

Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Farhat Abbas yang meminta judi dilegalkan dengan mengajukan uji materi pasal 303 dan 303 bis KUHP dan UU No 7/1974 tentang Penertiban Perjudian.

MK menggelar sidang panel atau sidang pendahuluan uji materi pasal 303 dan 303 bis KUHP dan UU No 7/1974 tentang Penertiban Perjudian. Latar belakang uji materi ini karena UU tersebut dijadikan sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat Ki Agus Mubarok menyatakan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi mengenai UU Penodaan Agama harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

MK menolak permohonan penghapusan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Putusan MK tersebut dikhawatirkan akan menjadi angin segar bagi kelompok-kelompok yang selama ini sering berbuat anarkis semakin menggencarkan aksinya serta melanggengkan diskriminasi.

Umat Hindu yang diwakili Perisada Hindu Dharma Indonesia minta DPR segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Terutama tentang pengakuan terhadap aliran kepercayaan atau agama tradisional yang masih ada di Indonesia.

Sidang Praperadilan dengan penggugat Anggodo telah memutuskan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit dan Chandra tidak ada dasar hukumnya sehingga keduanya harus diadili. Sejumlah pihak pun mempertanyakan keputusan tersebut.

Menjelang putusan judical review UU Larangan Penodaan Agama, pengamanan  Mahkamah Konstitusi sangat ketat. Polres Jakarta Pusat (Jakpus) menurunkan 600 petugas dan sebuah water cannon.

KY dianggap berhasil dalam melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim nakal, termasuk dalam kasus Gayus Tambunan. Untuk itu, Komisi III DPR akan memprioritaskan RUU KY yang saat ini masih mandek.

Anggota DPR didesak menggunakan hak menyatakan pendapat terkait kasus Bank Century. Tidak positifnya respon Presiden dan lemahnya tindaklanjut penegakan hukum disebut sebagai alasan kuat penggunaan hak menyatakan pendapat.