Presiden SBY menyoroti masih terjadinya penyimpangan penggunaan APBN di daerah. Untuk itu dia berharap pada 2010 ini para kepala daerah bisa bijak dalam menggunakannya.

Menkum HAM Patrialis Akbar menilai, kebijakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon menghemat uang negara. Jika dibandingkan dengan uang transpor hingga 5 tahun ke depan, penggunaan mobil itu menghemat beberapa ratus juta rupiah.

Menkeu Sri Mulyani meyakini bila kebijakan pengadaan mobil Toyota Crown Royal Saloon Rp 1,3 miliar tidak melanggar Peraturan. Namun untuk memastikannya dia akan melakukan pengecekan.

Pembelian mobil dinas Toyota Crown Rp 1,3 miliar dinilai melanggar Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu). Sudah sepantasnya pengadaan mobil itu dibatalkan.

ICW mencium adanya pelanggaran terhadap peraturan Menkeu terkait pengadaan mobil mewah bagi pejabat negara. Untuk itu, ICW mendesak pemerintah agar menarik mobil yang telah diberikan kepada pejabat negara.

Dipenghujung tahun 2009 ini departemen-departemen pemerintahan mulai berbenah, diantaranya mulai berganti nama menjadi kementerian.

Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai pembagian mobil dinas baru yang mewah akan menjadi preseden buruk bagi penghematan uang negara. Kebijakan pembagian mobil dinas baru diyakini akan diikuti pejabat daerah. Karena itu penting untuk diatur standarisasi pengunaan keuangan negara.

Para pekerja sering tergoda akses porno atau main Facebook di komputer kantor, tak terkecuali polisi. Tercatat ribuan polisi telah diinvestigasi terkait kasus indisipliner penyalahgunaan komputer saat jam kerja.

Kalangan pengusaha nasional masih mengharapkan perubahan terkait terpilihnya Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PLN yang baru. Pengusaha berharap Dahlan bisa mengurangi pemadaman listrik.

Pengadaan mobil plat merah bagi anggota dewan dinilai pakar hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf sebagai bentuk pemborosan anggaran. Dewan sebaiknya tidak usah membeli kendaraan dinas, cukup rental saja.