Para koruptor tidak pernah membayar pajak. Dia akan menyembunyikan uang hasil korupsi. Sebab kalau membayar pajak akan ketahuan.

PT Bandung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Teuku Ihsan Hinda. Dalam putusan itu, majelis banding terpecah soal status Teuku yang tidak ditahan.

Masih ingat kasus anak yang dituduh mencuri sandal jepit? Kini mereka tidak lagi harus berurusan dengan proses pengadilan yang sangat panjang.

Gara-gara ketidakprofesionalan jaksa, terdakwa narkotika kembali bebas. Penyebabnya pengguna ganja tidak dikenakan pasal 127 UU Narkotika tapi hanya dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 UU Narkotika.

Selain membahas Sistem Integritas Nasional (SIN), pertemuan KPK dan Bappenas hari ini juga membahas RPJMN 5 tahun ke depan. KPK pun mengingatkan kembali komitmen presiden terpilih dalam memberantas korupsi.

Kewenangan DPR membuat peraturan perundang-undangan terkadang dimanfaatkan untuk maksud tertentu yang hanya menguntungkan segelintir kalangan. Hal ini biasa disebut dengan istilah politik legislasi.

UU MD3 diprotes sejumlah pihak. Tak terkecuali datang dari purnawirawan jenderal polisi Irjen (Purn) Sisnon Adiwinoto. Menurut dia, UU MD3 di dalam pasalnya memberi perlindungan bagi anggota DPR.

Meski menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara untuk eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, majelis hakim membebaskan aktor lainnya di kasus Century dari kewajiban membayar uang pengganti. Dengan begitu, tidak ada sepeser pun kerugian negara yang kembali.

Majelis hakim PN Tipikor menjatuhkan hukuman 10 tahun bui kepada Budi Mulya. Namun hakim 'membebaskan' aktor-aktor lain dari kewajiban untuk membayar uang pengganti, sebagaimana yang dituntutkan jaksa.

Memasuki hari kedua, Komisi Yudisial (KY) mewawancarai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Maluku Utara, Ansori. Jika lolos, maka Ansori melangkah ke DPR untuk dipilih sebagai hakim agung.