Pendapatan negara pada 2009 diperkirakan bakal menurun sebesar Rp 132 triliun. Jika semula pendapatan negara ditargetkan Rp 985,7 triliun, maka diprediksi akan jadi Rp 835,7 triliun.

Pemerintah belum berani mencabut izin penyelenggara penyiaran PT Direct Vision (DV) selaku penyelenggara siaran berbayar Astro. Ada empat hal yang jadi penyebabnya

Tarik ulur soal pungutan BHP telekomunikasi yang dibebankan kepada penyedia konten turut jadi perhatian anggota dewan. Meski berkali-kali 'diserang', namun pemerintah tak kalah garang.

Jangan ada lagi intervensi politik yang masuk untuk menggerogoti Pertamina dengan perubahan yang dilakukan melalui pergantian Direktur Utama dan Wakil Direktur Utamanya.

Pertamina sebagai perusahaan migas besar milik pemerintah dinilai lamban perkembangannya karena tidak boleh mengambil risiko dalam ekspansi bisnisnya.

Aturan baru soal jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di Depkominfo dinilai sah-sah saja. Namun, reward untuk mengimbangi berbagai hukuman di aturan tersebut masih dipertanyakan.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) menargetkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2009 ini meningkat. Dari Rp 6,5 triliun tahun lalu, ditingkatkan menjadi Rp 7 triliun.

Regulator terlihat lebih galak dalam aturan baru tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak di Depkominfo. Pelanggar interkoneksi dan diskriminasi harga misalnya, bakal didenda Rp 10 miliar. Aturan lainnya?

Pertamina mengaku iri dengan kebebasan yang dimiliki BUMN migas asal Malaysia, Petronas. Padahal, Petronas dulunya adalah 'murid' Pertamina.

Rekening Depkeu di BI akhirnya mendapatkan bunga sebesar 65% dari BI Rate. Saldo minimal rekening Depkeu di BI adalah Rp 2 triliun untuk rekening rupiah dan US$ 1 juta untuk rekening valas.