detikNews

KPK Panggil Direktur Keuangan Jasa Marga Terkait Suap Moge

KPK memanggil Direktur Keuangan PT Jasa Marga Donny Arsal dan Kepala Audit Internal PT Jasa Marga Laviana Sri Hardini.

Selasa, 21 Nov 2017 11:49 WIB

detikNews

Kurang dari 10 Hari, Siapkah KPK Hadapi Praperadilan Novanto Lagi?

Praperadilan bisa jadi momok bagi KPK. Satu per satu, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka lolos melalui upaya hukum itu, termasuk Setya Novanto.

Selasa, 21 Nov 2017 11:04 WIB

detikNews

KPK Kembali Panggil Farhat Abbas Terkait Perintangan Kasus e-KTP

KPK kembali memanggil pengacara Farhat Abbas untuk melengkapi berkas penyidikan Markus Nari.

Selasa, 21 Nov 2017 10:49 WIB

detikNews

Punya Wewenang Penahanan 120 Hari, Kapan KPK Sidangkan Novanto?

KUHAP memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penahanan terhadap Setya Novanto selama 120 hari atau sekitar 4 bulan.

Selasa, 21 Nov 2017 09:59 WIB

detikNews

KPK Limpahkan Berkas Perkara 3 Penyuap Wali Kota Nonaktif Cilegon

KPK melakukan pelimpahan tahap kedua atas tiga orang tersangka penyuap Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi.

Senin, 20 Nov 2017 22:42 WIB

detikNews

BW Dorong Pengembangan TPPU Setya Novanto, Ini Jawaban KPK

KPK sedang merampungkan berkas perkara Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP.

Senin, 20 Nov 2017 20:25 WIB

detikNews

Dipepet Waktu Praperadilan Novanto, KPK: Paling Penting Bukti Kuat

KPK disebut tengah beradu cepat membereskan pemberkasan pemeriksaan Setya Novanto dengan jadwal sidang praperadilan.

Senin, 20 Nov 2017 19:57 WIB

detikNews

KPK Telisik Peran Istri Novanto soal Saham Perusahaan terkait e-KTP

KPK menelisik peran istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor, terkait saham di PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera.

Senin, 20 Nov 2017 19:48 WIB

detikNews

KPK Punya Wewenang Tahan Novanto hingga 120 Hari

KPK memiliki waktu 120 hari atau sekitar 4 bulan untuk menahan Setya Novanto.

Senin, 20 Nov 2017 19:21 WIB

detikNews

Dirut Garuda Indonesia Sambangi KPK, Klarifikasi soal LHKPN

Kedatangannya disebut untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Senin, 20 Nov 2017 15:34 WIB