Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dan secara teknis mesti mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, sebelum ada surat berupa Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo maka BW tetap bisa menjabat sebagai pimpinan KPK.

PDIP tengah mendapat tekanan keras setelah penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang dianggap buntut dari penetapan orang dekat Megawati Soekarnoputri, Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tegas mengatakan, apa yang dialaminya Jumat (23/1/2015) kemarin, bukan pelemahan KPK. Bahkan dia menilai, hal itu merupakan penghancuran KPK.

Gugatan Praperadilan yang dilayangkan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK dikabarkan telah dicabut pada Kamis lalu. Namun, saat dikonfirmasi Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan tidak dicabut.

Kegaduhan dan gesekan antara KPK dan Polri dinilai adalah kesalahan Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta turun tangan untuk mendesak pimpinan tinggi Polri menyidang Budi

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mendesak agar Kepala Bareskrim Irjen Pol Budi Waseso diganti. Menurutnya, ketegangan antara lembaga penegak hukum KPK dan Polri saat ini adalah karena tindakan Budi yang baru menjabat empat hari lalu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Padahal KPK tengah bekerja keras mempercepat penanganan sejumlah perkara, termasuk kasus dugaan rekening gendut Komjen Budi Gunawan. Keberpihakan Jokowi kini diuji.

Penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri erat dikaitkan dengan sosok Komjen Budi Gunawan yang jadi tersangka kasus rekening gendut di KPK. Pihak Budi Gunawan membantah ada di belakang penangkapan itu.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan. Publik geram atas penangkapan Bambang Widjojanto (BW) yang dianggap sebagai balas dendam atas penetapan Komjen Budi Gunawan, orang dekat Megawati, sesaat sebelum penetapannya sebagai Kapolri.

Isu hukum yang melibatkan petinggi Polri dan KPK membuat tensi politik meninggi. Menurut pegiat anti korupsi dari PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar, penangkapan BW kental pengaruh politik.