Sejumlah kalangan menilai rapat kerja Komisi III-KPK yang digelar kemarin lebih membahas pembelaan Panda Nababan dalam kasus dugaan suap DGS BI daripada evaluasi kerja KPK. Namun Wakil Ketua Komisi III Tjatur Edy membantahnya.

Raker Komisi III DPR dengan KPK kemarin dinilai ajang bela diri bagi Panda Nababan yang berstatus tersangka kasus dugaan suap DGS BI. Padahal raker seharusnya dimanfaatkan untuk mencecar tunggakan kasus korupsi.

Rapat komisi-komisi DPR dengan mitra kerja sejatinya digelar untuk mengevaluasi kinerja. Ketika raker Komisi III DPR dengan KPK kemarin menjadi ajang pembelaan diri bagi anggota DPR, tindakan itu dinilai tidak etis.

Koalisi Penegak Citra DPR mendesak BK-DPR memberhentikan anggota DPR yang jadi tersangka kasus korupsi. Seperti Panda Nababan dan Ribka Tjiptaning dari FPDIP.

Timur Pradopo hanya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya selama 4 bulan. Selama masa jabatannya itu, Timur mengklaim kondisi Jakarta kondusif dan terkendali.

Sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menilai tidak ada indikasi pidana jaksa Cirus Sinaga dalam kasus Gayus Tambunan dikritik. Sikap Kejagung dinilai terlalu cepat, padahal sidang kasus Gayus masih berjalan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meragukan kapasitas Komjen Timur Pradopo dalam memimpin Polri untuk menegakkan hukum yang berlaku. Pasalnya Timur dinilai dekat dengan kelompok muslim radikal, Front Pembela Islam (FPI).

Gabungan LSM yang menamakan dirinya 'Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri' berencana akan mendatangi DPR. Mereka akan meminta agar DPR tidak terjebak dalam proses politisasi pencalonan Kapolri.

Calon Kapolri pilihan SBY, Komjen Pol Timur Pradopo belum memiliki persiapan khusus untuk fit and proper test di DPR. Tapi Timur sudah merinci beberapa kasus yang nantinya akan diprioritaskan.

Jalan Komjen Timur Pradopo menjadi Kapolri belum mulus. Mantan Kapolda Metro Jaya itu dinilai tidak mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi. ICW mencatat, tidak ada prestasi Timur di kepolisian dalam pemberantasan korupsi.