MK menyatakan Pengadilan Tipikor telah melanggar konstitusi. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif pun meminta MK menjelaskan putusan tersebut kepada DPR.

Putusan MK bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD '45, menimbulkan persoalan baru yang belum pernah terjadi dalam praktek hukum di Indonesia yakni dualisme kekuatan hukum atas vonis bagi orang yang dijerat dengan UU KPK.

Pemerintah yakin penyusunan dan pengesahan UU Pengadilan Tipikor dapat selesaikan bersama DPR dalam waktu relatif singkat. Karenanya tidak perlu Perppu sebagai payung hukum selama masa transisi.

Putusan MK yang menilai pengadilan tipikor bertentangan dengan UUD 1945 terus menuai kritik. Presiden diminta untuk segera bertindak dengan mengeluarkan perppu.

Pemerintah didesak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) untuk mengganti UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dicabut MK.

Majelis hakim PN Jakpus menolak eksepsi Hasanuddin, terdakwa pemenggalan siswi di Poso. Sidang pun dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Senyum menghiasi wajah terdakwa teroris di Poso, Sulteng, Andi Makasau, meski hakim memvonisnya dengan hukuman penjara 6 tahun. Namun mata pria 34 tahun itu tampak memerah.

Terdakwa pemenggal 3 siswi di Poso diancam hukuman mati. Hasan didakwa JPU Payaman dengan UU yang sama dikenakan terhadap terpidana Bom Bali.

Sidang perdana kasus pembunuhan 3 siswi SMU di Poso, Sulteng, digelar pada Rabu (8/11/2006). 3 Orang yang diduga sebagai pelaku akan dihadirkan.

Putusan MK yang memotong fungsi pengawasan KY masih menuai kritik. MK dinilai mengambil alih fungsi legislasi DPR.