Mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengungkapkan, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pemberian honor ekstra bagi jajaran Muspida di provinsinya. Dan hasilnya, tidak ada masalah terkait honor tersebut.

Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara soal honor ekstra yang diterimanya semasa menjabat sebagai Gubernur Sumbar. Menurutnya, honor tersebut diterima oleh gubernur Indonesia dan berdasarkan Keppres.

Berdasarkan laporan BPK tahun 2007-2008, terdapat pemberian honor hingga Rp 1,3 miliar pada Gubernur Sumatera Barat saat itu, Gamawan Fauzi, dan pejabat lain. KPK akan mendalami laporan tersebut.

Mendagri Gamawan Fauzi diketahui pernah menerima honor saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Honor tersebut ditemukan oleh BPK sebagai pemborosan keuangan daerah. ICW minta penjelasan Gamawan.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi setuju pengadaan laptop atau komputer pada APBD 2010 dalam kegiatan yang diadakan di seluruh SKPD ditiadakan.

Dalam program 100 harinya, Kejaksaan Agung membuat ranking provinsi yang telah diselamatkan asetnya karena korupsi. NAD menempati posisi tertinggi.

Kritik terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPR dan sejumlah pejabat tinggi negara sebanyak 20 persen terus mengalir. Kenaikan tersebut dinilai sebagai pemborosan dan keputusan tidak berhati nurani.

Kenaikan gaji pejabat dianggap sebagai bentuk pemborosan di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas. Hal ini dinilai sangat tidak adil bagi rakyat.

100 Hari pemerintahan SBY penuh dinilai tidak memiliki kemajuan berarti dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dinilai gagal dalam mewujudkan Indonesia yang bersih.

Kenaikan gaji presiden dan pejabat tinggi negara kemungkinan akan mencapai 20 persen. Diharapkan kenaikan gaji ini bisa mengurangi korupsi.