Komisi hukum DPR akan mengkaji metode pengawasan lembaga penegak hukum, untuk memastikan penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

Pertamina meminta kompensasi kepada pemerintah atas kerugian sebesar Rp 6,9 triliun dari penyaluran BBM bersubsidi pada tahun 2009. Kompensasi itu bisa diberikan dalam beberapa opsi.

Menteri Agama Suryadharma Ali berencana membuka tender baru untuk jasa maskapai penerbangan layanan ibadah haji tahun 2010.

Pemerintah menyanggupi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan Rp 9 triliun di 2010, ini akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2010. Ini berasal dari optimalisasi penerimaan pajak, bea cukai, dan PPh Migas.

Badan Anggaran DPR mendesak Komisi VII DPR dan pemerintah untuk segera memutuskan target lifting dan produksi minyak dalam RAPBN-P 2010.

Komisi III DPR mendapatkan laporan dugaan penyimpangan kasus Pajak Rp 395 miliar. Adalah APPI yang melaporkan kasus yang membelit PT RM itu tahun 2004 lalu.

Komisi III DPR mulai mengurai benang kusut mafia pajak. Panja PPNS komisi III mengundang Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) untuk dimintai keterangan seputar mafia pajak.

Setelah melalui perdebatan yang alot selama dua hari DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,8% dalam APBN-P 2010.

Ketua Komite Pengawasan Perpajakan Anwar Suprijadi nyatakan status pegawai di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan idealnya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Komite Pengawas Perpajakan (Komwas Perpajakan) menemukan 12 titik rawan yang dinilai memiliki potensi terjadinya makelar kasus. Berikut daftarnya.