Sejumlah napi LP Kerobokan mengaku ada perlakuan tidak adil oleh petugas terhadap mereka, sehingga memicu kerusuhan. Keadilan yang seperti apa yang dituntut para napi ini, Dirjen PAS Sihabudin mengaku akan menelusurinya.

Masalah over kapasitas disebut sebagai latar belakang kerusuhan di LP Kerobokan. Komisi III DPR RI menyebut masalah over kapasitas LP ini sebagai kesalahan manajemen dari Kemenkum dan HAM.

Menkum HAM Amir Syamsuddin sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status anak di luar nikah. Ia berpendapat putusan MK bijaksana.

Menkum HAM Amir Syamsuddin terbuka atas kritikan dan ketidakpuasan terhadap keberadaan penjara anak. Bagi dia, penghapusan penjara anak harus berlandaskan UU.

Menkum menilai implementasi Inpres Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Ditjen PAS Kemenkum HAM masih mendapat rapor merah. Aksi pungli, peredaran narkoba dan kunjungan di luar jam besuk masih ada.

KPK saat ini sedang membangun rutan khusus bagi orang yang terlibat kasus korupsi. Pembangunan itu merupakan kebutuhan KPK guna memberikan perlindungan bagi orang-orang yang berhubungan dengan kasus korupsi.

Wamenkum Denny Indrayana memergoki M Nasir dan pengacara Djufri Taufik menjenguk Nazaruddin di Rutan Cipinang pada waktu yang terlarang. Bagaimana ceritanya Denny bisa memergoki mereka?

Badan Kehormatan DPR terus menelusuri pelanggaran kode etik menyangkut kunjungan M Nasir ke Rutan untuk menjenguk Nazaruddin. Pagi ini BK DPR akan memanggil Wamenkum HAM Denny Indrayana.

Wakil Ketua DPR Tjatur Sapto Edy sepakat agar anggota Komisi III DPR mengembalikan kartu akses Kemenkum HAM. Menurut Tjatur, Komisi III DPR tetap berhak melakukan inspeksi mendadak ke rutan.

Muhammad Nazaruddin mengkritisi keputusan Menkum HAM Amir Syamsuddin yang mencopot beberapa pejabat dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen Pas)terkait sidak yang dilakukan Wamenkum HAM Denny Indrayana.