Komisi III DPR mengambil keputusan mengenai jumlah Capim KPK. PKS dan PAN yang sebelumnya memilih abstain dan menunda pemilihan tersebut. Akhirnya mereka memilih delapan nama.

Patrialis Akbar dipastikan akan dicopot dari jabatannya sebagai Menkum HAM oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar itu berawal dari telpon tengah malam Mensesneg Sudi Silalahi kepada politikus dari PAN tersebut.

Komisi III DPR akhirnya mengambil keputusan terkait jumlah capim KPK. Mereka memutuskan ada 8 nama yang akan mengikuti fit and proper test.

Anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno berharap banyak dengan ditunjuknya Letjen Marciano Norman menggantikan Kepala BIN Sutanto. Marciano diharapkan dapat memperkuat soliditas di tubuh BIN.

Partai Amanat Nasional mendorong agar SBY berani mengganti menteri yang kinerjanya buruk. SBY tidak boleh tersandera oleh partai-partai koalisi. Kegamangan akan membuat citra SBY semakin buruk dihadapan publik. 

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kader-kadernya yang menjadi menteri di kabinet sudah bekerja cukup baik. Namun, jika akhirnya nanti terkena reshuffle, PAN berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengurangi jatah menteri untuk mereka.

"Proses yang terjadi di Komisi III adalah proses yang wajar tujuannya baik supaya semua pimpinan KPK yang dipilih tidak cacat bawaan dari awal," kata Priyo.

Menkum HAM Patrialis Akbar menyambut baik pengesahan RUU Intelijen Negara menjadi UU oleh DPR. Dia meminta masyarakat untuk tidak memberi pandangan negatif terhadap UU ini.

Komisi III DPR menunda pengumuman soal jumlah Capim KPK sampai pekan depan. Kabarnya penundaan itu menunggu hasil reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden SBY. Benarkah?

Fraksi-fraksi di Komisi III DPR belum menyepakati berapa jumlah Calon Pimpinan (Capim) KPK. Untuk itu pengambilan keputusan jumlah Capim KPK ditunda hingga minggu depan.