detikNews

Jika Deadline Pendaftaran Pilpres 2019 Maju, AHY Hilang

PKB mengusulkan deadline pendaftaran Pilpres dipercepat jadi 3 Agustus 2018. AHY bisa hilang dari peta Pilpres 2019.

Senin, 23 Apr 2018 16:51 WIB

detikNews

PKB Usul Deadline Pendaftaran Capres 2019 Dimajukan 3 Agustus

PKB mengusulkan pendaftaran capres/cawapres dimajukan. PKB mengusulkan pendafatran pasangan calon Pilpres 2019 di KPU paling telat ditutup pada 3 Agustus 2018.

Senin, 23 Apr 2018 16:40 WIB

detikNews

Mahfud MD: KPU Baiknya Minta Perppu Larang Eks Koruptor Nyaleg

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara terkait wacana larangan mantan terpidana kasus korupsi maju menjadi caleg.

Kamis, 19 Apr 2018 16:58 WIB

detikNews

Pilkada Serentak di Jatim, Ini Kata Komnas HAM

Komnas HAM mendorong pilkada serentak di Jatim meletakkan nilai-nilai HAM sebagai instrumen penting. Ada 3 faktor Pilkada serentak di Jatim menjadi bermartabat

Kamis, 19 Apr 2018 16:31 WIB

detikNews

Menkum HAM: Siapa yang Mau Calonkan Koruptor Jadi Caleg?

Wacana larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi maju menjadi caleg menimbulkan polemik.

Kamis, 19 Apr 2018 12:31 WIB

detikNews

Datangi KPU, PSI Beri Dukungan Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Ketum PSI Grace Natalie, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni datangi KPU untuk mendukung aturan larangan eks koruptor nyaleg.

Rabu, 18 Apr 2018 17:50 WIB

detikNews

Sandi Panggil Pengelola Videotron agar Tak Langgar Aturan Kampanye

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan memanggil pengelola videotron menjelang masa kampanye pemilu.

Selasa, 17 Apr 2018 21:31 WIB

detikNews

Perludem Dukung KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg

Aturan eks narapidana korupsi dilarang caleg dinilai sebagai hal positif.

Selasa, 17 Apr 2018 18:03 WIB

detikNews

KPU Siapkan 2 Opsi Atur Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Aturan ini direncanakan masuk Peraturan KPU (PKPU) atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg.

Selasa, 17 Apr 2018 16:13 WIB

detikNews

Lorong Gelap Kampanye Pemilu 2019

Keadilan dan integritas pemilu harus dapat diwujudkan secara nyata dalam pengaturan semua tahapan pemilu, termasuk kegiatan kampanye.

Selasa, 17 Apr 2018 11:58 WIB