Jaksa Agung terdahulu Hendarman Supandji dinilai mempunyai catatan buruk yang berpotensi melemahkan upaya perbaikan sistem hukum. Karenanya, mengambil Jaksa Agung berikutnya dari kalangan eksternal adalah suatu opsi yang wajib dipilih oleh Presiden.

Kalau KPK bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), justru akan memberikan angin segar bagi koruptor. Karena itu akan bahaya kalau KPK bisa SP3.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mendesak Komisi III DPR agar menolak pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri. Penolakan itu didasarkan pada banyaknya kasus pelanggaran HAM saat Timur masih sebagai perwira menengah Polri.

sSkap Kejagung yang membuka peluang untuk maju ke pengadilan pasca PK Bibit-Chandra ditolak MA, dikritik. Padahal Presiden SBY sudah tegas meminta kasus diselesaikan di luar sidang.

Kepala sekolah di Semarang, mulai SD-SMA, dilatih untuk meminimalisir korupsi. Diharapkan dana pendidikan aman. "Itulah kenapa, pejabat publik harus belajar banyak hal yang berkaitan dengan korupsi," kata pemateri.

Sejak 31 Agustus 2010, nama Bambang Widjajanto-Busyro Muqodas telah diterima DPR selaku calon Ketua KPK. Tapi hingga saat ini tahap uji kepatutan dan kelayakan terhadap mereka belum juga DPR selenggarakan.

MA yang tidak menerima peninjauan kembali (PK) Kejagung atas kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah, dinilai bak memakai kaca matakuda. MA tidak melihat kembali kasus kriminalisasi kedua pimpinan KPK itu.

Sejak awal, kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah memang menuai kontroversi. Ada 4 hal yang menguatkan adanya rekayasa kasus Bibit-Chandra.

Presiden SBY harus segera memberikan arahan yang jelas agar kasus Bibit-Chandra segera tuntas pasca putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Kejagung atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dua pimpinan KPK itu.

Langkah hukum segera harus dilakukan Kejagung terkait peninjauan kembali (PK) Bibit-Chandra yang ditolak Mahkamah Agung (MA). Salah satunya dengan mengambil deponeerin.