MK menilai permohonan uji materi Perpu Plt KPK yang dikeluarkan oleh Presiden SBY tidak jelas dan kabut. Banyak latar belakang yang dianggap tidak tepat.

Sidang uji materi yang diajukan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah segera mamasuki babak akhir. Pekan depan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan.

Kejaksaan Agung harus menunda pelimpahan berkas perkara dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Jika dipaksakan dengan tuduhan yang lemah, kemungkinan besar hakim akan membebaskan Bibit dan Chandra.

Setelah penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditangguhkan, keduanya tidak mau lagi berbicara banyak di depan publik. Dua pimpinan nonaktif KPK itu khawatir akan ditahan lagi jika berbicara kepada pers.

Saksi ahli pemohon, Rudi Satrio menilai pasal 32 ayat 1 huruf (c) UU KPK telah menerobos asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Menurutnya, dalam logika hukum pidana tidak boleh seseorang diberi sanksi tanpa dinyatakan bersalah terlebih dahulu.

Menkum dan HAM Patrialis Akbar memberikan tanggapan atas sidang uji materil UU KPK. Patrialis yang mewakili pemerintah meminta klarifikasi mengenai relevansi pemutaran rekaman secara terbuka.

Wakil Ketua nonaktif KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto akhirnya bisa kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Bibit sempat mengemong sang cucu, sebelum memulai aktivitas pertamanya setelah keluar dari tahanan.

Bibit Samad Rianto memastikan akan menghadiri sidang di MK. Bibit menyerahkan pengusutan rekaman dugaan kriminalisasi KPK kepada penegak hukum.

Baru semalam dibebaskan, Bibit Samad Rianto menyambangi Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, lagi. Bibit akan mengambil sejumlah barang yang ketinggalan.

Pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto merayakan ultah ke- 64 hari ini, di saat sidang MK tentang uji materi UU KPK berlangsung. Namun, salah satu koleganya mengatakan Bibit tidak menyaksikan jalannya sidang yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi ini.