Setelah melaporkan cawagub DKI Nachrowi Ramli karena diduga melakukan kampanye berbau SARA, kali ini tim Jokowi-Ahok kembali mendatangi Panwaslu DKI untuk melaporkan spanduk bertema 'Terimakasih Pak Gubernur'.

Cawagub DKI Jakarta Nachrowi Ramli dilaporkan tim Jokowi-Ahok ke Panwaslu karena diduga melakukan kampanye berbau SARA. Hari ini mereka menyerahkan bukti video saat Nara menyampaikan pernyataannya. 

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Prabowo Subianto, dilaporkan tim Foke-Nara karena dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal pasangan Jokowi-Ahok. Panwaslu akan mengumumkan hasil mediasi terkait hal itu besok.

Cawagub DKI Nachrowi Ramli (Nara) dilaporkan tim Jokowi-Ahok karena diduga melakukan pelanggaran SARA terkait Pilgub DKI. Menanggapi hal itu, Seketaris Tim Advokasi Foke-Nara, Dasril Affandi, menilai apa yang disampaikan Nara hanya candaan.

Tim advokasi Jokowi dan Ahok menyambangi Panwaslu DKI Jakarta. Mereka akan melaporkan cawagub DKI Jakarta Nachrowi Ramli karena dugaan pelanggaran SARA.

Calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), meminta jangan lagi diangkat isu-isu SARA dalam Pilgub DKI, karena tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi masyarakat.

Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, kini dibuat pedoman beracara terhadap penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pengesahannya ditandai penandatanganan dokumen kesepakatan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP.

Kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pilgub oleh anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, dinilai sebagai ketidaktertiban tim kampanye. Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah meminta masing-masing kandidat menertibkan tim kampanyenya.

Panwaslu DKI selesai melakukan pemeriksaan terhadap politisi PDIP Dewi Aryani terkait dugaan 'black campaign' soal kebakaran di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, Dewi Aryani tidak terbukti melakukan black campaign terkait Pilgub DKI Jakarta.

M Said warga Johar Baru, mengadukan adanya dugaan money politic dan black campaign dari salah satu pasangan Cagub Pilkada DKI Jakarta. Bentuk pelanggaran tersebut di dapat dalam sebuah produk kartu perdana sim ponsel yang disisipi brosur bergambar salah satu cagub.