BI meyakini kenaikan DP bagi KPR dan KKB bertujuan untuk mencegah terjadinya gelembung alias bubble didua sektor tersebut

Keputusan BI menaikkan uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) bertujuan untuk menyaring nasabah yang memang serius mengambil kredit.

Kadin mendukung upaya pemerintah dan BI menaikan batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor, asalkan ada sistem transportasi massal yang memadai.

Pengetatan aturan KKB/KPR oleh Bank Indonesia (BI) tidak lantas meredupkan industri pembiayaan ataupun perbankan. Pertumbuhan kredit justru akan semakin solid.

Aturan soal batas minimal uang muka (DP) kredit rumah minimal 30% yang diatur BI. Kesempatan ini rupanya menjadi trik pemasaran kalangan pengembang.

Aturan uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah (KPR) minimal 30% dan rencana kenaikan harga BBM subsidi membuat masyarakat makin berat membeli rumah.

Bank Indonesia (BI) kini mengharamkan bank menyalurkan kredit kendaraan bermotor dengan down payment alias DP rendah. Apa alasan BI?

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) memberi kabar buruk bagi industri otomotif dan perusahaan pembiayaan. Pelaku industri otomotif merasa keberatan, karena kendaraan roda empat segmen menengah terancam tak laku karena tingginya uang muka (DP).

Adanya pembatasan DP, pelaku industri otomotif merasa keberatan, karena kendaraan roda empat segmen menengah terancam tak laku karena tingginya uang muka (DP).

Perusahaan multifinance atau leasing akan menyesuaikan jumlah karyawannya karena berjualan makin sulit, terkait adanya aturan batas minimal DP kendaraan oleh BI dan kementerian keuangan.