Dilantiknya pengurus KONI Jatim masih berbuntut. Terpilihnya Wakil Gubernur (Wagub) Saifullah Yusuf dan belasan anggota DPRD Jatim itu akan menghadapi gugatan perdata. Sebab mereka dinilai melanggar UU Sistem Keolahragaan Nasional.

Ada pandangan berbeda di Atrium Mall City of Tommorow (CITO). Sebuah mukena raksasa sepanjang 11,2 meter dan lebar 4 meter berbahan kaos serta kain sutera berdiri megah pecahkan rekor MURI.

Minggu pagi (25/7/2010) suara burung dan semilir angin di kota Banyuwangi, Jawa Timur menjadi saksi terakhir perjalanan Honda Revo Techno AT ke Bali dalam tema "Smart Revolution Journey".

Meski kritikan pedas soal rangkap jabatan terus mengalir, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tetap akan mengelola KONI Jawa Timur hingga 2014.  Wakil Gubernur menegaskan Menegpora Andi Mallaranggeng juga mendukung saat pencalonannya.

Ketua KONI Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi prokontra larangan pejabat publik rangkap jabatan dengan dingin. Wakil gubernur ini menganggap kontroversi itu sebagai hiburan semacam tari-tarian saja.

Untuk pertama kali setelah dilantik, Ketua KONI Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memimpin rapat pleno bersama seluruh pengurus yang baru . Ditengah kontroversi yang menimpa KONI, Gus Ipul minta dewan menambah anggaran untuk KONI.

Toleransi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Mallaranggeng terhadap pejabat yang menjadi pengurus KONI dianggap telah mencoreng citra pemerintahan SBY. Menegpora dituntut minta maaf ke publik.

Meskipun undang-undang tegas melarang, namun Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menegpora) Andi Mallaranggeng justru mentoleransi pejabat publik yang menjadi pengurus KONI. Meski begitu diharapkan ke depan tidak terjadi lagi.

Wakil Gubernur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta jabatannya sebagai Ketua KONI Jatim tidak perlu diributkan. Alasannya, pejabat publik menjabat di KONI juga terjadi di daerah lain. Dan pejabat masuk KONI juga sudah terjadi sejak lama.

Wakil Gubernur (Wagub) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ngotot memimpin KONI Jatim karena telah mendapat dukungan dari Mahkamah Konstitusi (MK) diragukan. Sebab MK tidak akan berbuat konyol dengan melanggar undang-undang.