Hingga Februari 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana pekerja Rp 200 triliun lebih. Jumlah ini naik dari posisi akhir 2014 sebesar Rp 187 triliun.

Seluruh perusahaan di Indonesia wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Bila tidak ada sanksinya.

Pemprov DKI Jakarta melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyambut baik kerjasama ini.

Komisi Pelayanan Publik (KPP) Pemprov Jawa Timur merilis pengaduan di instansi publik. Selama tahun 2014, instansi yang paling banyak dikeluhkan pelayanannya yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri berkunjung ke kantor Panasonic Gobel Group. Di situ, politisi PKB itu memuji program kesehatan di perusahaan itu.

Dewan Jaminan Nasional Indonesia tengah menyusun integrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Targetnya nanti, satu peserta hanya memiliki satu kartu yang berisikan kedua fasilitas sosial.

Pada tanggal 21 Januari 2015, saya menghubungi perusahaan outsourcing, PT Mitracomm Eka Sarana untuk meminta paklaring atau surat referensi dari sebuah user perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menemukan banyak penyimpangan saat melakukan sidak di sebuah mal di Kota Mataram, NTB. Disnaker NTB langsung menindaklanjuti temuan penyimpangan.

Melakukan inspeksi mendadak di sebuah pusat perbelanjaan di Mataram, NTB, membuat Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri geram.

Hanif pun kesal mendapati penjaga toko atau sales promotion girl (SPG) yang tidak mendapat jatah cuti haid bulanan dan kursi di gerai tempat kerjanya.