Rektor IPB Heri Suhardianto mengaku dilematis terkait tuntutan agar daftar susu formula berbakteri diumumkan. Heri menilai etika penelitian tidak memperkenankan merek diumumkan ke publik.

Badan POM kembali menolak mengungkap merek susu formula berbakteri di DPR. Badan POM mengaku tidak tahu menahu terkait hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

PD mempersilakan partai koalisi yang mendukung angket mafia pajak, Golkar dan PKS keluar bila sudah tak sesuai. Bila Golkar dan PKS keluar, maka bisa terjadi reshuffle. Lantas, bagaimana nasib menteri dari PKS, seperti Mentan Suswono?

Pernyataan Jamdatun Kamal Sofyan soal novum sebagai dasar pengajukan PK gugatan susu formula berbakteri dinilai memalukan.

Kasus susu formula yang mengandung bakteri Enterobacter sakazakii memiliki benturan konflik antara etika akademis versus pelaksanaan putusan hukum Mahkamah Agung (MA). Karena ini negara hukum, maka hukum harus dilaksanakan.

Kasus mengenai susu yang mengandung bakteri Enterobacter Sakazakii tak akan mengganggu industri susu. Karena susu sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini.

Di tengah-tengah sidang paripurna DPR, sejumlah anggota DPR melakukan interupsi. Interupsi mereka beragam, yaitu mempersoalkan pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, menyinggung susu formula berbakteri, dan mengusulkan pembubaran Ahmadiyah.

David Tobing akan mendatangi KY guna meminta komisi ini mendesak Menkes, IPB dan BPOM mematuhi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dengan segera mengumukan ke publik nama merek susu formula berbakteri Enterobacteri Sakazakii menunjukkan ketiga instansi pemerintah tersebut taat hukum.

Pemerintah akan melakukan upaya hukum lain terkait putusan Mahkamah Agung tentang susu formula yang mengandung bakteri Enterobacter Sakazakii. Jaksa Agung selaku pengacara negara yang kini bertanggung jawab.

Pengacara publik David Tobing masih belum puas jika hanya akan mengeksekusi Menkes, IPB dan BPOM untuk mengumumkan merek susu berbakteri. David pun berencana mempidanakan ketiganya.