Komisi VIII DPR yang juga menangani bencana diminta memikirkan kembali rencana pergi ke Makkah untuk mengawasi haji.

Anggota Komisi VIII DPR yang tergabung dalam tim pengawas haji boleh saja berkelit kalau istri atau suaminya tidak menikmati fasilitas negara. Tapi diyakini mereka tetap menikmati fasilitas itu.

Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Kunjungan terkait pelaksanaan ibadah haji. Sejumlah anggota DPR membawa suami dan istrinya. Tak ayal wakil rakyat pun menuai kecaman.

Nama Jaksa Agung definitif belum juga diumumkan Presiden SBY. Padahal publik menanti, siapa yang bakal menjadi orang nomor satu di korps Adhyaksa.

ICW meminta 5 kepala sekolah memberikan informasi soal Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang tidak diterima oleh 5 tempat kegiatan belajar mandiri (TKBM) selama 2 tahun.

DPR perlu dimintai saran dan pendapat terkait dikeluarkannya deponering atas kasus Bibit-Chandra. Alasannya, pasal 35 huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan, dalam penjelasannya, mengharuskan hal itu.

KPK diminta jangan menganggap deponering yang dikeluarkan Kejaksaan Agung atas kasus dua pimpinannya, Bibit-Chandra, sebagai hadiah dari pemerintah. KPK justru harus semakin optimal mengungkap kasus-kasus yang lebih besar

ICW mengapresiasi langkah Kejagung yang mendeponeering kasus Bibit-Chandra. Langkah deponeering bukan berarti Bibit-Chandra bersalah dan melakukan perbuatan suap.

Dukungan publik terhadap KPK untuk mengusut dugaan rekayasa kasus Bibit-Chandra terus mengalir. KPK harusnya berani, jangan sampai dukungan itu menjadi sia-sia.

Ditunjuknya Persis Solo untuk menggantikan PSDS Deli Serdang, yang mundur dari kompetisi Divisi Utama karena kendala dana, membuat Persikaba Blora geram. Mencium ada hal yang tidak beres, Persikaba pun siap melapor ke ICW.