detikFinance

Konglomerat Biasa Transfer Pricing Pajak

Kasus transfer pricing perusahaan untuk meminimalisir atau bahkan menghindari pembayaran pajak, masih marak terjadi di Indonesia. Transfer pricing biasanya terjadi perusahaan besar.

Senin, 16 Jun 2008 11:37 WIB

detikFinance

Pengganti Darmin di BEI Paling Cepat 3 Bulan Lagi

Posisi Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kosong setelah Darmin Nasution mundur kemungkinan baru akan terisi 3 hingga 6 bulan ke depan.

Senin, 16 Jun 2008 09:31 WIB

detikFinance

JK Dukung Rangkap Jabatan, Tapi Tak Boleh Banyak-banyak

Wapres Jusuf Kalla mendukung rangkap jabatan. Namun Wapres menggarisbawahi, rangkap jabatan pejabat di BUMN tidak boleh terlalu banyak, sehingga bisa terkontrol.

Sabtu, 14 Jun 2008 13:30 WIB

detikFinance

Sukuk Negara Juga Bebas PPN

Keistimewaan pajak obligasi syariah atau sukuk yang diterbitkan negara tidak hanya untuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) tapi juga pajak pertambahan nilai (PPN).

Jumat, 13 Jun 2008 17:07 WIB

detikFinance

Bapepam: Pemilihan Komut Baru BEI Tidak Satu Paket

Bapepam sedang mengkaji masalah pengunduran diri Darmin Nasution dari jabatan Komisaris Utama BEI. Bapepam memastikan mundurnya Darmin tidak akan mengganggu posisi komisaris lainnya.

Jumat, 13 Jun 2008 13:40 WIB

detikFinance

Komut BEI Harus Segera Diisi

Mundurnya Darmin Nasution dari kursi Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia perlu segera digantikan. Sebab, jika berlarut-larut dinilai bisa mengganggu kredibilitas pasar modal.

Jumat, 13 Jun 2008 12:59 WIB

detikFinance

Komut BEI Harus Segera Diisi

Mundurnya Darmin Nasution dari kursi Komisaris Utama BEI perlu segera digantikan. Sebab, jika berlarut-larut dinilai bisa mengganggu kredibilitas pasar modal.

Jumat, 13 Jun 2008 12:59 WIB

detikFinance

Hentikan Asal-asalan Menunjuk Komisaris BUMN

Penunjukan komisaris BUMN secara asal-asalan harus dihentikan. Sekarang era profesional, sehingga segala sesuatunya harus dikelola secara profesional oleh para profesional.

Kamis, 12 Jun 2008 15:27 WIB

detikNews

Larangan Rangkap Jabatan dari SBY Hindari Kekacauan Birokrasi

Pelarangan rangkap jabatan pejabat sebaiknya dikeluarkan oleh Presiden SBY. Selain perintah resmi, peraturan ini juga dinilai dapat mengurangi kekacauan birokrasi.

Kamis, 12 Jun 2008 13:10 WIB

detikNews

Larangan Rangkap Jabatan Sebaiknya dari SBY

Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang anak buahnya merangkap jabatan di BUMN. Langkah perempuan cantik itu dinilai sangat bagus dan wajib ditiru menteri-menteri lain.

Kamis, 12 Jun 2008 12:23 WIB