KPU RI serius ingin menggelar pemilu presiden yang lebih berkualitas dan independen. Hingga saat ini, total sudah 229 anggota KPU yang diberhentikan sementara secara internal oleh KPU Provinsi.

"Kesalahan distribusi surat suara antar dapil DPR maupun DPRD masih ada namun kecil sekali," ujar Ketua KPU Husni Kamil.

Banyak caleg mengeluhkan maraknya praktek politik uang dalam pemilu legislatif 2014. Hal itu diklaim sebagai penyebab gagalnya caleg melanggeng ke Senayan. Salahsatunya dialami caleg asal Demokrat, KRMT Roy Suryo.

Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilu (DKPP) menerima laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Hingga saat ini, sudah 157 laporan diterima.

Menggugat hasil Pemilu Legislatif 2014 adalah hak masing-masing parpol peserta Pemilu dan calon anggota DPD RI. Namun, mengingat kasus yang paling banyak dilaporkan adalah dugaan praktik politik uang, maka kasus ini harus diperkuat dengan bukti yang kuat.

Pelanggaran terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 didominasi oleh praktik money politics (politik uang). Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan.

KPU mengesahkan satu lagi rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi, yaitu Maluku. Dengan disahkannya Maluku, maka masih ada 10 provinsi lagi yang belum ditetapkan oleh KPU.

Rekapitulasi penghitungan suara nasional berjalan lambat. KPU kini hanya punya waktu dua hari untuk menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2014. Jika terlambat, konsekuensi hukum menunggu.

Pengesahan rekapitulasi hasil perolehan suara di provinsi Jawa Timur yang punya 11 dapil, terhambat alotnya pembahasan di dapil Jawa Timur XI. Penyebabnya adalah 17 TPS di dapil tersebut tidak ada satu pemilih yang menggunakan hak pilih.

Komisi Pemilihan Umum hingga saat ini masih menyisakan 14 provinsi yang belum disahkan, padahal waktu tersisa tinggal 2 hari lagi yaitu 9 Mei.