Sekitar 700 buruh berdemo di Balai Kota siang tadi menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.799.067. Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha mengusulkan besaran UMP adalah 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.978.879

Pemerintah menegaskan terus memikirkan permasalahan upah dan outsoursing yang selama ini menjadi perdebatan pengusaha dan buruh.

Forum Buruh Jakarta, hari ini berunjuk rasa di depan Balaikota DKI menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.799.067. Tuntutan itu sudah disampaikan langsung ke Gubernur DKI Jokowi.

Jokowi akhirnya menemui para perwakilan buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Usai pertemuan tersebut, Jokowi mengaku belum bisa menjanjikan apa-apa kepada para buruh yang menuntut kenaikan upah.

"Nggak usah pake gitu-gitu lah. Kalau tidak mau rapat, ya nggak usah ikut rapat," ujar Jokowi menanggapi aksi buruh pengunjuk rasa menarik perwakilannya dari rapat Dewan Pengupahan soal nilai upah minimum propinsi.

Unjuk rasa buruh menuntut kenaikan nilai UMP digelar tepat di gerbang masuk Balai Kota DKI Jakarta. Akibatnya, Gubernur Joko Widodo masuk dari Gedung DPRD DKI Jakarta yang berada tepat di belakang Balai Kota.

Kalangan pengusaha di DKI Jakarta keberatan dengan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) buruh hingga 30 persen. Angka tersebut tidak masuk akal karena akan membuat banyak pengusaha gulung tikar.

Para buruh tak mau mengikuti rapat bersama Apindo dan Pemprov DKI membahas UMP. Tiga perwakilan yang sudah duduk di ruang rapat pun ditarik. Ada apa?

700 Orang buruh menggelar demonstrasi di depan Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Demo menuntut upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 2.799.067 ini membuat lalu lintas macet.

Unjuk rasa buruh akan kembali digelar di depan Gedung Balai Kota. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak keberatan sembari menyatakan proses penetapan UMP masih dalam proses.