Mantan asisten tenaga ahli Kementerian PDT Aditya Akbar Siregar menyetor duit ke Anjas yang mengaku sebagai staf anggota DPR. Duit ini dari Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddi Renyut sebagai ijon agar usulan anggaran proyek pembangunan jalan masuk ke dalam APBNP 2014.

Ketua DPP PKB Muamir Muin Syam mengakui pernah menerimaduit dari Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddi Renyut. Duit ini diklaim Muamir sebagai pinjaman untuk sewa rumah.

Ketua DPP PKB Muamir Muin Syam mengakui pernah membantu Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddi Renyut untuk menghubungkan dengan orang dalam Kementerian PDT terkait proyek.

Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddi Renyut, juga mengaku menyetor Rp 6 miliar ke Adit untuk mengurus proyek Talud di Biak Numfor yang dianggarkan Kementerian PDT. Adit disebut sebagai anak buah kerabat Menteri PDT Helmy bernama Muammir Muin.

Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddi Renyut, buka-bukan soal praktik kotor di Kementerian PDT yang dipimpin Menteri Helmy Faishal Zaini. Teddi mengaku menyetor uang miliaran ke Budiyo, anak buah Stafsus Menteri Helmy, Sabililah Ardi.

Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddi Renyut, mengaku pernah memberikan duit Rp 290 juta ke staf khusus Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, Sabililah Ardi. Duit digunakan untuk membayar tiket Menteri Helmy bersama rombongan.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyebut Kementerian ESDM sebagai kementerian dengan anggaran tertinggi dan penyerapan terendah.

Proses eksekusi lahan seluas 4.900 meter persegi di Makassar berujung bentrokan. Ratusan warga menolak proses eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Makassar yang didampingi 3 peleton anggota Sabhara Polrestabes Makassar.

PT Pos Indonesia menyatakan siap bekerjasama dengan Kejagung terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan portable data terminal (PDT) 2012-2013. Penyidik kejagung membawa berkas pengadaan 1.725 PDT.

Selama 1,5 jam tim penyidik dari Kejaksaan Agung menggeledah dua lokasi kantor Pos Indonesia di Kota Bandung. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Portable Data Terminal (PDT) yang digunakan untuk pemindaian kiriman pelanggan senilai Rp 10,3 miliar.