Banyak pemilih mengira penggunaan KTP untuk mencoblos dalam Pemilu bisa dilakukan di TPS manapun yang bisa ditempuh. Padahal pemilih yang mencoblos dengan KTP ada ketentuannya. Seperti apa?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengaku siap menghadapi gugatan pencapresan Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang dutujukan kepada lembaganya.

Empat organisasi yaitu Kontras, Setara Institute, Imparsial dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengajukan gugatan hukum terhadap KPU melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menggugat keputusan KPU yang telah meloloskan Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pilpres 2014.

IFES bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei nasional tentang penyelenggaraan Pileg 9 April lalu. Mayoritas masyarakat mengganggap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah cukup baik.

Aliansi Advokat Merah Putih menggugat Surat KPU No.53/KPPS/KPU/2014 tentang penetapan pasangan capres dan cawapres tahun 2014 ke PTUN. Mereka menggugat penetapan capres Jokowi yang dinilai cacat hukum.

Ketua Aliansi Advokat Merah Putih, Suhardi Somomoeljono, menggugat keabsahan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden.

Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti menganggap UU Pileg dan UU Pilpres memiliki kekurangan. Dalam kedua UU tersebut dijelaskan hanya peserta pemilu dan pemilih yang dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan serta teror.

KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilpres 2014. Bagi warga yang belum terdata di DPT, tidak perlu khawatir sebab KPU mengizinkan tetap dapat memilih di TPS dengan membawa KTP. Bagaimana caranya?

Anggota Komisoner KPU Ida Budhiati menjelaskan pihaknya menemukan kesulitan dalam merekrut anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, terutama PPK, PPS dan KPPS. Sebab, pihaknya masih terbentur UU untuk merekrut orang yang tepat.

Puskapo FISIP UI memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada KPU terkait dengan penguatan integritas jajaran penyelenggara pemilu. Puskapol UI meminta agar KPU menyeleksi ketat petugas KPPS.